logo

Selamat Atas Dilantiknya

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Ketua Pengadilan Agama
Selamat Atas Dilantiknya

8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

Delapan Nilai Utama yang Harus di Internalisasi dan di Implementasikan Sehingga Menjadi Ruh Setiap Insan Peradilan
8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak konsisten membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM)
ZONA INTEGRITAS

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Berpekara secara Elektronik yang dilakukan dengan saluran elektronik : e-Filling (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
e-Court Mahkamah Agung RI
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak || Pendaftaran CPNS MA Tahun 2021 dimulai tanggal 30 Juni s/d 21 Juli 2021

Perselisihan Hubungan Industrial Dan Cara Penyelesaiannya | Oleh : Shanty Hermawati

Written by Super User.

Written by Super User.

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

DAN CARA PENYELESAIANNYA

Oleh : Shanty Hermawati

        Pembangunan perekonomian bangsa Indonesia sangat saat ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan industrial di Indonesia. Disisi lain bangsa Indonesia juga menerapkan proses demokratisasi dan transparansi dalam proses menuju masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan sepiritual serta guna peningkatan kesejahteraan dan harkat martabat manusia, yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dari Pembangunan industrial tersebut juga tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja yang menimbulkan konflikkonflik pada buruh, seperti kasus konflik perburuhan, kekerasan, penipuan, upah tidak sesuai standar pemecatan yang semena-mena, semakin hari semakin kompleks. Kasus tersebut penting mendapatkan perspektif perlindungan hak-hak asasi tenaga kerja dalam Undang-Undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja.

        Perbedaan pendapat atau pandangan maupun pengertian antar pihak pekerja dan pengusaha terhadap hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja, akan menimbulkan Perselisihan Hubungan Industrial, bahkan sampai akhirnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

        Memahami tentang Hubungan Industrial yang dimana akan membahas pula mengenai ketenagakerjaan serta bagaimana peran pemerintah diantara hak dan kewajiban antara perusahaan dan buruh/serikat pekerja. Dimana menurut UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 16, Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal yang paling mendasar dalam Konsep Hubungan Industrial adalah Kemitra-sejajaran antara Pekerja dan Pengusaha yang keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu bersama-sama ingin meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perusahaan.Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship. klik untuk melihat selanjutnya.....

 

© 2019 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

  w3c html 5 iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194  iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183  iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 32251911  iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 32251802