• Implementasi UU KIP, PTA Pontianak Dianugerahi Yang Terbaik Oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat

    Implementasi UU KIP, PTA Pontianak Dianugerahi Yang Terbaik Oleh Komisi Informasi Publik Provinsi...

  • Implementasi UU KIP, PTA Pontianak Dianugerahi Yang Terbaik Oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat

    Implementasi UU KIP, PTA Pontianak Dianugerahi Yang Terbaik Oleh Komisi Informasi Publik Provinsi...

  • BPK RI Lakukan Pemeriksaan Hasil Revaluasi BMN di PTA Pontianak

    BPK RI Lakukan Pemeriksaan Hasil Revaluasi BMN di PTA Pontianak

  • BPK RI Lakukan Pemeriksaan Hasil Revaluasi BMN di PTA Pontianak

    BPK RI Lakukan Pemeriksaan Hasil Revaluasi BMN di PTA Pontianak

  • Tujuh Hakim Dari Lingkungan PTA Pontianak Ikuti Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syariah

    Tujuh Hakim Dari Lingkungan PTA Pontianak Ikuti Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syariah

Fokus Peradilan

 

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Pontianak | www.pta-pontianak.go.id

Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI gencar melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun  2016, Pontianak menjadi kota berikutnya yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Dengan mendatangkan tiga orang narasumber yang berkompeten, yakni

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, dan 2 (dua) orang Hakim Agung berlangsung pada tanggal 26-28 Agustus 2018 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Acara yang diikuti oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Se Kalimantan Barat dan para praktisi perbankan syariah serta praktisi hukum tersebut dibuka langsung oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Amran Suadi, SH.,MH.,MM.

Menurut Dr. H. Amran Suadi, SH.,MH.,MM. Ekonomi Syariah merupakan salah satu kewenangan absolut yang dimiliki oleh peradilan agama selain dua kewenangan lain, yakni perkara perceraian dan perkara jinayat di Mahkamah Syariah Aceh. Ditjen Badilag sejauh ini sudah melakukan penguatan dalam hal perkara ekonomi syariah ini, diantaranya dari sisi regulasi dengan telah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun  2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan mensosialisasikan ke seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama dengan melibatkan praktisi perbankan dan praktisi hukum.

Selain itu penguatan juga dilakukan dalam hal kompetensi SDM dengan melakukan sertifikasi ekonomi syariah terhadap hakim-hakim, bimtek dan mengirim hakim untuk belajar ke luar negeri dengan jalur beasiswa. Terakhir adalah penyiapan sarana dan prasarananya terkait mendukung proses administrasi penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi.

Seusai dibuka oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. H. Purwosusilo, SH, MH tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Dr. H. Edi Riadi, MH tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. (Roni)

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 REV. 5

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

















Pengunjung Saat Ini

We have 23 guests and no members online

Statistik Pengunjung

000001
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total
0
0
0
0
0
1

Your IP: 54.144.82.216
Server Time: 2018-11-18 04:11:56