• Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Bermula dari Absen

    Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Bermula dari Absen

  • Sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 di PTA Pontianak

    Sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 di PTA Pontianak

  • Hakim Agung MA Kunjungi Tempat Bersejarah di Kota Pontianak

    Hakim Agung MA Kunjungi Tempat Bersejarah di Kota Pontianak

  • Tradisi Idul Adha, PTA Pontianak Potong 2 Ekor Sapi

    Tradisi Idul Adha, PTA Pontianak Potong 2 Ekor Sapi

  • Ketua dan Wakil Ketua PTA Pontianak Kebagian Hadiah

    Ketua dan Wakil Ketua PTA Pontianak Kebagian Hadiah

Fokus Peradilan

Pontianak | www.pta-pontianak.go.id

Tulisan ini merupakan rangkuman dari berbagai karya para ahli, terutama oleh Yahya Harahap, SH mengenai pandangan kritis terhadap kehadiran Kompilasi Hukum Islam. Penulis ingin memperjelas mengenai pengertian syari’at, fiqih dan hukum Islam; pengertian, dasar hukum dan tujuan Kompilasi Hukum Islam; materi pokok terutama hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. 

Sebagai uraian terakhir disajikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dan terjadi sehubungan dinamika kehidupan masyarakat. Bilamana tidak dijumpai ketentuannya dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut antara lain yang sangat perlu diperhatikan adalah kembali kepada sumber pokok al Qur’an, as Sunnah dengan mempergunakan metodologi yang sudah diuji kebenarannya dalam perjalanan sejarah panjang perkembangan hukum Islam, seperti ijma’, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, ‘uruf dan lain sebagainya.

Mari nambah wawasan berpikir anda tentang KHI dengan membaca tulisan ini. Silakan diklik disini

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 REV. 5

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK