Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Pontianak | www.pta-pontianak.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyampaikan hal tersebut dalam acara sosialisasi hasil diklat ekonomi syariah dan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang pemberian cuti bagi ASN di hadapan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada Selasa (17/04) siang di Aula Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Drs. H. Iri Hermansyah, SH yang mengikuti diklat ekonomi syariah pada akhir bulan Maret yang lalu mengawali paparannya dengan memberikan tips

kunci sukses dalam mengikuti diklat ekonomi syariah khususnya menghadapi wawancara dan test. Yang pertama menurut beliau adalah fokus, kita harus percaya dengan kemampuan diri sendiri dan jangan terpengaruh hasil test atau wawancara peserta yang lain. Yang kedua adalah jangan ngoyo. Setiap kali test, soal harus disimpan secara elektronik dengan di printscreen kalo dalam bahasa komputernya, karena soal-soal tersebut itu juga yang nanti akan keluar pada test akhir, paling dibolak-balik urutannya saja.

Selanjutnya beliau memaparkan selama mengikuti diklat ada 17 materi yang didapatkan. Beliau meminta maaf kalau tidak semua bisa beliau sampaikan, ibarat alat perekam yang sudah tua, begitu diputar kasetnya berbelit-belit, begitulah beliau mengibaratkan dirinya dikarenakan faktor memori atau ingatan yang sudah mulai menua.

Seusai sholat ashar berjamaah, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak kembali berkumpul untuk melanjutkan acara dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang aturan pemberian cuti ASN. Sosialisasi ini disampaikan oleh Kasubbag Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Haida Rosida Harrisanty, S.Ag. Menurut Ibu Haida, antara aturan yang lama dengan yang baru terdapat perbedaan, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Misalnya saja jenis cuti, jika diaturan sebelumnya hanya terdapat 6 jenis cuti, namun diaturan yang terbaru ini terdapat penambahan 1 jenis cuti yaitu cuti bersama.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebelumnya juga menyinggung mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Beliau menginginkan agar peraturan ini untuk segera disosialisasikan kepada satker dibawah sekaligus mengharapkan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) untuk memberikan support kepada pengadilan agama yang menjadi wilayah pengawasannya. Sejauh ini menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH.,MH, beliau sudah menginformasikan hal ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak untuk menjadi pengadilan agama percontohan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, untuk itu beliau langsung menginstruksikan agar Pengadilan Agama Pontianak mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Teknologi Informasi. Mulai dari pendaftaran, pemanggilan hingga pada penyampaian salinan putusan yang dilaksanakan secara elektronik. (Roni)