Pegawai Honorer PTA Pontianak Menerima Bantuan Hari Raya
Keluarga Besar PTA Pontianak Gelar Buka Puasa Bersama
Ketua PTA Pontianak Memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
Berebut Tiket Menuju Turnamen KMA Cup Tahun 2018
Ketua PTA Pontianak : Masak Orang Pengadilan Agama Tidak Paham Tentang Konsep Ekonomi Syariah
  • Pegawai Honorer PTA Pontianak Menerima Bantuan Hari Raya

    Pegawai Honorer PTA Pontianak Menerima Bantuan Hari Raya

  • Keluarga Besar PTA Pontianak Gelar Buka Puasa Bersama

    Keluarga Besar PTA Pontianak Gelar Buka Puasa Bersama

  • Ketua PTA Pontianak Memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

    Ketua PTA Pontianak Memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

  • Berebut Tiket Menuju Turnamen KMA Cup Tahun 2018

    Berebut Tiket Menuju Turnamen KMA Cup Tahun 2018

  • Ketua PTA Pontianak : Masak Orang Pengadilan Agama Tidak Paham Tentang Konsep Ekonomi Syariah

    Ketua PTA Pontianak : Masak Orang Pengadilan Agama Tidak Paham Tentang Konsep Ekonomi Syariah

Fokus Peradilan

MEKANISME PENGADUAN

Published on Thursday, 31 January 2013 10:35 | Written by Super User | | Print | | Hits: 2133

MEKANISME PENGAJUAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Secara lisan

  1. Melalui telepon (0561) 736157 atau Faksimile (0561) 712173, setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB
  2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

B. Secara tertulis

  1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 252, Pontianak - 78124. Melalui e-mail  : redaksi.ptapontianak@gmail.com atau website Pengadilan Agama Tinggi Pontianak dengan mengakses tautan ini : http://pta-pontianak.go.id/index.php?option=com_jforms&view=form&id=1&Itemid=158.
  2. Pengajuan pengaduan masyarakat secara tertulis wajib mencantumkan identitas secara lengkap dan benar.
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 REV. 5

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK