logo

DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG RI

Bangkit Bersama Tegakkan Keadilan
DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG RI

DIRGAHAYU RI

17 AGUSTUS 2022
DIRGAHAYU RI

Komitmen Membangun Zona Integritas

Komitmen Membangun Zona Integritas

8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

Delapan Nilai Utama yang Harus di Internalisasi dan di Implementasikan Sehingga Menjadi Ruh Setiap Insan Peradilan
8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak konsisten membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM)
ZONA INTEGRITAS

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Berpekara secara Elektronik yang dilakukan dengan saluran elektronik : e-Filling (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
e-Court Mahkamah Agung RI

Anti Gratifikasi

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berkominten penuh untuk menolak segala macam bentuk Gratifikasi...
Anti Gratifikasi

Fasilitas bagi Kelompok Rentan pada PTA Pontianak

Kelompok Rentan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik.
Fasilitas bagi Kelompok Rentan pada PTA Pontianak
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | Zona Integritas

Parate Eksekusi I oleh: Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Written by Super User.

Written by Super User.

PARATE EKSEKUSI

(JAMINAN KEBENDAAN BERDASARKAN AKAD SYARIAH)

oleh:

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

(Hakim Pengadilan Agama Sintang)

PENDAHULUAN

Praktik utang piutang atau pembiayaan sudah sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini terutama dalam bidang usaha atau membeli suatu barang dengan cara Kredit atau pembiayaan, untuk mendapatkan dana atau modal melalui pembiayaan dengan mengadakan perjanjian utang piutang yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus diatur dalam undang-undang perbankan serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi : a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksadana syariah, e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. dana pensiun lembaga keuangan syariah, j. bisnis syariah, dan k. lembaga keuangan mikro syariah. klik untuk melihat selanjutnya.....

© 2019 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

  w3c html 5 iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194  iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183  iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 32251911  iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 32251802