logo

8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

Delapan Nilai Utama yang Harus di Internalisasi dan di Implementasikan Sehingga Menjadi Ruh Setiap Insan Peradilan
8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak konsisten membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM)
ZONA INTEGRITAS

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Berpekara secara Elektronik yang dilakukan dengan saluran elektronik : e-Filling (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
e-Court Mahkamah Agung RI
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | Zona Integritas

Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan I Oleh Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy.

Written by Super User.

Written by Super User.

Problematika dan Solusi Pelaksanaan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

 

Oleh Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy.[1]

PENDAHULUAN

            Selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

            Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

            Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

            Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

            Di dalam Pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Permasalahannya adalah Apa dan bagaimana caranya mengajukan perkara dispensasi kawin tersebut.

DISPENSASI KAWIN

              1. Pengertian Dispensasi Kawin

    Dispensasi, bahasa Inggrisnya “Dispensation”, berarti pembebasan, pengecualian atau potongan. Menurut Kamus Ilmiah Dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, pembedaan, takdir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasai berarti “ pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”. Sedangkan Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.                                                         

     2. Tata cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan. Untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak pria boleh siapa saja boleh bapak atau ibu atau walinya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

  1. Surat Permohonan.
  2. Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan
  3. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon.
  4. Foto kopi Akte Kelahiran /KTP anak
  5. Foto kopi KTP/Akta lahir calon suami/isteri;
  6. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
  7. Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  8. Membayar biaya panjar perkara, Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (prodeo);                                                    

Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon, kecuali salah satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya; Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai; Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan; Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berwenang; Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 12 tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan; Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat;

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar’i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (maqasidu syar’iyyah) guna menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikannya (hifzhu al-aql). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan al - daruriyyah atau sekurang-kurangnya al - hajiyyah . Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (khalwat) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

3. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Mahkamah Agung sangat konsen terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada keputusan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan social, Negara atau sewasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

  1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana  Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
  2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan : a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ; b) Calon suami/isteri ; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

  1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
  2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;
  3. Belum siapnya organ reproduksi anak ;
  4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
  5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.

Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan : a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bagi Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin harus terlebih dahulu mengidentifikasi :

  1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
  2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
  3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :

  1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
  2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
  3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
  4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
  5. Menggali informasi  terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ;
  6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
  7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
  8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;
  9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
  10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat :

  1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
  2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ;
  3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ;
  4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan
  5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :

  1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan
  2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Penentuan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan kemajuan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
  2. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
  3. Permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk menerapkan asas-asa (kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender kesamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), menjamin system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak.
  4. Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar’i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan.
  5. Dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam ( maqasidu al - shari’ah) dalam menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl) pada tingkatan al - d aruriyyah atau sekurang-kurangnya al hajiyyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (hifzhu alaql).
  6. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, khusus merespon bagaimana pengadilan memberi keadilan dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin demi untuk memberi perlindungan bagi anak, maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan dalam proses penangannya. Hakim Pengadilan Agama harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangakan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

                                                                                   Pontianak, 23 Agustus 2021

                                                                                                        HDE                   


[1] Disampaikan oleh Hakim Tinggi dalam diskusi hukum, DISPENSASI KAWIN PASCA UU NO. 16 TAHUN 2019, Forum Diskusi Hukum Hakim PTA. Pontianak, Juni 2021.

© 2019 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

  w3c html 5 iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194  iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183  iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 32251911  iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 32251802