logo

8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

Delapan Nilai Utama yang Harus di Internalisasi dan di Implementasikan Sehingga Menjadi Ruh Setiap Insan Peradilan
8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak konsisten membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM)
ZONA INTEGRITAS

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Berpekara secara Elektronik yang dilakukan dengan saluran elektronik : e-Filling (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
e-Court Mahkamah Agung RI
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | Zona Integritas

Geliat Membangun Koperasi Syari'ah di Lembaga Peradilan Agama | Oleh : Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy.

Written by Super User.

Written by Super User.

GELIAT MEMBANGUN KOPERASI SYARI’AH

DI LEMBAGA PERADILAN AGAMA

Oleh Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy.

PENDAHULUAN

Awal Februari 2021 lalu, PTA Pontianak menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Syari’ah “Al-Amanah”. Koperasi bagi kalangan pegawai PTA Pontianak yang saat ini beranggotan 59 orang, hingga sekarang ini mempunyai omzet sekitar Rp 610.648.292. Dalam rapat anggota tahunan tersebut dilaporkan oleh pengurus mengenai program kerja tahun 2020 yang lalu antara lain berusaha untuk “hijrah” dari konvensional yang selama ini berjalan menuju kepada Syari’ah. Hijrah berbasis kepada nilai-nilai syari’ah rupanya tidak mudah dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Hal ini karena belum adanya sosialisasi dari kalangan terkait mengenai bagaimana mendirikan koperasi Syari’ah dan bagaimana pola kerja atau system yang dibangun agar koperasi berasaskan syari’at Islam ini bisa maju dan berkembang membantu perekonomian ummat yang terbebas dari riba.

Penulis yang pernah dijuluki “Motivator Syari’ah” pada saat memimpin Pengadilan Agama di Wilayah PTA Banten (Tahun 2020) karena berhasil mengajak sebagian besar pegawai Pengadilan Agama tersebut hijrah dari bank konvensional ke bank syari’ah, sangat tertarik untuk mengajak warga peradilan agama untuk hijrah dari konvensional menuju syari’ah. Ajakan ini bukan hanya hijrah dari koperasi konvensional tetapi juga hijrah dari nasabah bank konvensional menuju kepada bank syari’ah. Sudah waktunya pada era sekarang ini para pegawai pengadilan agama rekening gajinya (payroll), kredit pembiayaannya, dan rekening tabungan, deposito dan sebagainya untuk meninggalkan konvensional menuju kepada Syari’ah. Jika perlu dibuat suatu conten dengan hastag “Hijrah ke Syari’ah”.

Dalam tulisan ini, Penulis mencoba untuk menjelaskan apa dan bagaimana koperasi syari’ah itu beroperasi untuk berkifrah membangun ekonomi umat yang bebas dari unsur riba. Tujuannya adalah bagaimana koperasi koperasi yang selama ini beroperasi di kalangan umat Islam khususnya di lingkungan peradilan agama, dapat berhijrah dari sistem konvensional menuju syari’ah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan landasan mengharap ridho Allah swt., dan yang paling penting meninggalkan riba untuk mendapatkan berkah dari Allah swt.

Sejarah Koperasi Syari’ah

Pada awalnya koperasi berbasis syariah atau koperasi yang menganut nilai nilai islam yang terbebas dari unsur riba berawal dalam sejarah adalah dalam bentuk paguyuban usaha yang bernama  Syarikat Dagang Islam (SDI).  SDI sendiri didirikan oleh H. Samanhudi dikota Solo, Jawa Tengah pada sekitar tahun 1905. Anggota SDI diisi mayoritas pedagang muslim, khususnya pedagang batik yang taat dengan fiqih muamalah (ekonomi Islam).

Koperasi syari’ah mulai tumbuh dan berkembang ketika banyak yang menyikapi tentang maraknya pertumbuhan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)di indonesia. BMT pertama kali berdiri di indonesia adalah BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. BMT juga memberikan warna sendiri bagi prekonomian masyarakat khususnya bagi kalangan akar rumput (grassroot). Perkembangan BMT begitu pesat hingga 2020, tercatat ada 4500 BMT terdaftar pada Komite Nasional Keuangan Syari’ah (KNKS). Sejak tahun 2003 sebanyak 3.200 BMT berhasil diinisiasi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah.

Kendati demikian, keberlangsungan BMT bukan tanpa hambatan, berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank (sesuai pasal 28 UU No. 7 Tahun 1992). Atas dasar inilah banyak bermunculan Bank Perkerditan Rakyat Syari’ah (BPRS) sebagai mitra sejajar Koperasi Syari’ah.

Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah atau  koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang dijalankan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan begitu semua koperasi jasa keuangan syariah telah memiliki payung hukum dan diakui dengan catatan memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Sedangakan koperasi jasa keuangan syariah banyak dikenal dengan nama Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ialah usaha balai mandiri terpadu dimana kegiatan usahanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah dan menengah dengan mendorong  kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT banyak tumbuh kembang di kalangan yayasan umat Islam, masjid, organisasi keagamaan dan kominitas muslim lainnya yang menaruh perhatian kepada ekonomi umat Islam.

Dengan begitu dapat disimpulkan Koperasi Jasa Keuagan Syariah (Koperasi Syari’ah) maupun Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial yang di dalam operasionalnya menerapkan prinsif prinsif syari’ah.

Landasan/Dasar Hukum Koperasi Syariah

  1. Koperasi jasa keuangan syariah berlandaskan atas syariat islam yakni al-qur’an dan hadis, sebagaimana firman Allah dalam Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:     “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Hadis Riwayat Muslim yang artinya: “ Barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seseorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan dari suatu kesusahaan di hari kiamat.
  2. Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
  4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/M,KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan syariah.
  5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35 3/Per/M.KUKM/X2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
  6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Oleh Koperasi.

Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip koperasi syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit diperaktekkan pada sistem perbankan syariah, karena adanya keterbatasan peraturan Bank Indonesia PBI. Prinsip Koperasi Syari’ah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diantaranya yaitu :

  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  4. Pemberian balas jasa tidak terkait dengan besarnya setoran modal.
  5. Memegang teguh prinsip kemandirian.
  6. Melarang segala bentuk riba. (Eko Suprayitno, Ekonomi Islam, 2005)

Produk dan Layanan Koperasi Syari’ah

Dalam kegaitan operasionalnya, yakni melayani masyarakat atau anggotanya, Koperasi Syari’ah memiliki dua kegiatan utama yaitu simpanan dan pembiayaan.

  1. Simpanan atau Tabungan.

Adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana/anggota (shahibul maal), yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dalam rapat anggota berdasarkan persentase pendapatan (nisbah). Adapun jenis jenis simpanan yang digunakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

  1. Simpanan Sukarela, yaitu simpanan yang dapat disetor dan ditarik kapan pun, sesuai kesepakatan yang diputuskan dalam rapat anggota;
  2. Simpanan Program, yaitu simpanan yang setoran secara bertahap setiap bulan sedang penarikanya hanya boleh dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Seperti Simpanan Pendidikan, Simpanan Idul Fitri, dan Simpanan Qurban.
  3. Simpanan Berjangka, yaitu Simpanan pada Koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Koperasi yang bersangkutan.
  4. Simpanan Modal, yaitu simpanan yang berfungsi sebagai bukti keanggotaan pada koperasi. Terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. 
  • Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
  •  Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota

Berdasarkan PERMENKOP Nomor 11 Tahun 2017, ketentuan produk simpanan pada Koperasi Syariah sebagai berikut :

-        Penerbitan produk Simpanan Koperasi merupakan wewenang Pengurus setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah 

-        Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditentukan oleh rapat anggota

-         Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad Mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama Koperasi.

-        Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk Simpanan yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional Koperasi 

-        Koperasi Syari’ah wajib menjamin keamanan Simpanan dan Tabungan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya. 

Sedangkan berdasarkan jenis akad, akad yang digunakan pada produk simpanan koperasi syariah dapat menggunakan dua akad yaitu akad wadi'ah dan akad mudharabah.  Akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Ketentuan Umum Simpanan berdasarkan akad Wadi’ah menurut Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang Tabungan :

  • Bersifat simpanan.
  • Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan kesepakatan.
  • Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak koperasi
  • Akad Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
  1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah dalam hal menyalurkan dana kepada anggota atau masyarakat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah/anggota sesuai dengan prosedur maupun ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama. Produk pembiayaan koperasi syariah dikelompokkan menjadi beberapa macam, yakni:

  • Pembiayaan Mudharabah, suatu perjanjian antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana anggota (mudharib) dimana keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama. Bilamana terjadi kerugian, maka shahibul maal menanggung kerugian dana, sedangkan mudharib menanggung kerugiaan pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.
  • Pembiayaan Musyarakah, perjanjian kerjasama antara anggota dengan Koperasi Syari’ah dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan anggota. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dimuka dan bersifat adil antara kedua belah pihak.
  • Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan atau pinjaman diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh koperasi syari’ah, selanjutnya anggota akan membayar pinjaman tersebut berikut margin keuntungannya secara kredit atau angsuran.
  • Bai bitsaman ajil, yaitu proses jual beli dimana Koperasi Syari’ah menalangi terlebih dahulu kepada anggota dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan. Selanjutnya anggota akan membayar harga dasar dan keuntungan yang disepakati kepada Koperasi Syari’ah secara mengangsur atau kredit.

Selain bentuk pembiayaan, Koperasi Syari’ah juga penyaluran dananya dapat berbentuk produk pinjaman. Produk pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad Qardh dan Qardh Hasan. Akad Qardh digunakan sebagai akad pelengkap dari produk pembiayaan, berupa transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang seperti pembiayaan pengurusan haji. Sedang akad Qardh Hasan digunakan untuk produk pinjaman yang tidak mengharapkan keuntungan, biasanya digunakan pada produk pemberdayaan ekonomi umat dari kas baitul maal (dana sosial).

Produk pembiayaan dapat menggunakan empat skema berikut ini :

  1. Skema jual - beli dengan akad Murabahah, Salam, dan Istisna' dengan keuntungan berupa margin. Pelaksanaan jual beli murabbahah ini dilakukan dengan akad wakalah.
  2. Skema Sewa - menyewa dengan akad Ijarah, Ijarah Multijasa, dan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik dengan keuntungan berupa Ujroh.
  3. Skema Kerjasama dengan akad mudharabah dan musyarakah dengan keuntungan berupa bagi hasil. 
  4. Skema Jasa, seperti pembiayaan pengurusan haji dan pembiayaan take over syariah dengan keuntungan berupa fee. 

Ketentuan produk pinjaman dan pembiayaan pada koperasi syariah adalah sebagai berikut

  1. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh Koperasi Syari’ah wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah yang sehat. 
  2. Besarnya marjin, nisbah bagi hasil, imbal jasa dan bonus ditentukan oleh rapat anggota. 
  3. Pemberian pinjaman dan pembiayaan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Anggota 
  4. Pada transaksi akad Musyarakah, Koperasi Syari’ah wajib melakukan pembinaan kepada Anggota,

Sistem Bagi Hasil Koperasi Syari’ah dan Pembagian Sisa Hasil Usaha

Apa yang sudah berjalan selama ini pada koperasi di Lembaga peradilan, dalam bagi hasil maupun bagi sisa hasil usaha, sesungguhnya sudah berjalan sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku. Aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan (taradhin) saat diadakannya rapat anggota. Hanya sumber pendapatan yang diperoleh koperasi masih bersifat konvensional belum dideklarasikan secara Syariah. Maka ketika sudah dilakukan deklarasi koperasi lembaga peradilan agama dengan menerapkan sistem Syariah, yaitu dari konvensional menjadi koperasi syari’ah yang diawali dari niat menjadi anggota dan ketika teransaksi atau berakad secara Syariah, ketika itu pula pembagian hasil dan sisa hasil usaha sudah sah secara syari’ah, sehingga terdapat ketenangan dalam batin anggotanya karena ada sugesti merasa terhindar dari riba, dan tumbuh keyakinan telah sesuai dengan syari’ah.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang selama ini dibuat oleh koperasi pada Lembaga peradilan agama, selama memenuhi unsur keterbukaan, kejujuran, tepat dan benar, bahkan selalu diawasi dan di audit oleh dewan pengawas syari’ah, maka ketika koperasi itu menyatakan dirinya hijrah ke Syari’ah, Ketika itu pula laporan keuangan dianggap sah sebagai laporan keuangan koperasi syari’ah. Semua pembukuan diaudit setiap bulan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan secara keseluruhan akan dilaporkan di hadapan anggota pada setiap diadakannya rapat anggota tanhunan sebagai wadah pertanggungjawaban pengurus pada akhir tahun anggaran.

Langkah kongkrit hijrah dari Koperasi Konvensional kepada Koperasi Syari’ah

            Untuk menyatakan diri koperasi peradilan agama yang selama ini belum syari’ah maksudnya masih bersifat konvensional karena masih menerapkan system bunga dalam akad maupun dalam prakteknya, maka ketika mendeklarasikan koperasi peradilan agama mulai saat ini telah hijrah menjadi koperasi Syariah dengan Langkah-langkah di antaranya adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan menetapkan nama koperasi adalah koperasi syari’ah.
  2. Mensosialisasikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut dalam pertemuan anggota saat dilaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).
  3. Membuat susunan pengurus Koperasi Syariah yang up to date dengan melengkapi susunan Dewan Pengawas Syari’ah, yang diisi oleh orang-orang yang memahami dan berkomitmen untuk menerapkan dan mengembangkan ekonomi syari’ah dari skop perkoperasian dengan niat menghindari riba menuju ridho dan berkah Allah swt.
  4. Menyusun kembali semua kesepakatan sebelumnya yang menjadi aturan yang berlaku di dalam koperasi syari’ah dengan menerapkan system syari’ah dan menghilangkan istilah bunga menggantikannya dengan bagi hasil (margin), dan menjelaskan tentang macam-macam akad yang bisa diterapkan di dalam bertransaksi di koperasi syari’ah.
  5. Mencetak kembali semua formulir terkait permohonan secara tertulis di dalam memanfaatkan produk yang tersedia di koperasi syrai’ah untuk ditandatangani saat melakukan akad atau perjanjian dalam suatu transaksi.
  6. Menyimpan dana simpanan maupun omzet yang berputar diperbankan syari’ah, yaitu bank syari’ah Indonesia (BSI) wadah margernya 3 bank syari’ah, yaitu BRI Syari’ah, Bank Sari’ah Mandiri dan BNI Syari’ah.

PENUTUP

            Lembaga peradilan agama, sejak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 telah diberi amanat untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari’ah. Sudah barang tentu aparatur peradilan agama bergeliat terus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabalitas kemampuannya untuk menangani perkara sengketa ekonomi syari’ah. Peningkatan kemampuan pengetahuannya di bidang ekonomi syari’ah kurang lengkap jika tidak berkecimpung langsung dengan dunia ekonomi syari’ah, oleh karena itu sudah waktunya aparatur Lembaga peradilan agama berhijrah ke Syariah, secara pelan pelan meninggalkan bisnis yang terkait dengan riba. Ukuran yang paling sederhananya adalah dengan memulai masukl ke dalam keluarga besar anggota koperasi syari’ah.

            Dengan hijrah ke syari’ah, payroll gaji di bank syari’ah, pembiayaan (kredit) di bank syari’ah, menabung di bank syari’ah, deposito di bank syari’ah, anggota koperasinya kpoerasi Syariah, bisnisnya bisnis syari’ah dan seterusnya, dengan disertai niat menghindari ribawi, maka tunggu keajaiban yang Allah turunkan berupa berkahnya kehidupan kita, karena rizki yang kita pergunakan atau kita makan bersih dari unsur riba insya Allah berkah itu akan turun dari langit dan keluar dari bumi seperti yang Allah firmankan dalam Alqur’an Surat Al’Araf : 96.

© 2019 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

  w3c html 5 iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194  iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183  iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 32251911  iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 32251802