Hakim Tinggi PTA Pontianak Sampaikan Kultum Tentang Keluarga Samara Di Masjid Raya Mujahidin

(15/03/2024) – Pada hari ke-4 Ramadhan 1445 H (Jumat, 15/03), PTA Pontianak mendapatkan kesempatan untuk mengisi kuliah tujuh menit saat ba’da Isya di Masjid Raya Mujahidin. Hal ini sebagai itikad baik dalam memenuhi undangan dari Lembaga Dakwah, Ibadah, dan Pemakmuran Masjid Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat. Di kesempatan yang mulia pada bulan suci Ramadhan ini, Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. (Hakim Tinggi) mewakili PTA Pontianak dalam menyampaikan tausiyah dengan tema “Membina Rumah Tangga Samara (Sakinah, Mawaddah, Warahmah) Dalam Islam.”

Di depan jama’ah taraweh satu-satunya Masjid Raya di Kota Pontianak, beliau menyampaikan hakikat bagaimana membangun rumah tangga yang Samara. “Pada awalnya kita harus menyadari bahwa perkawinan ini adalah ibadah. Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kokoh sehingga Allah Swt. menyebutnya dengan Mitsaqan Ghalizon (Perjanjian yang kokoh). Oleh karena sifatnya yang sangat kokoh, tidak boleh sembarang orang membubarkannya,” ujar pria kelahiran Bandung tersebut.

Tentang bagaimana cara membangun rumah tangga yang Samara tersebut, beliau membeberkan 3 caranya. “Yang pertama melakukan dengan ikhlas hubungan pernikahan tersebut, yang kedua saling tolong menolong, dan yang ketiga didukung dengan doa dan perasaan taqwa kepada Allah Swt.” Lanjutnya.

Tak menampik kemungkinan, ada pernikahan, ada pula kasus perceraian, yang menjadi domain dari Pengadilan Agama. Di wilayah hukum PTA Pontianak, dari total 8.444 perkara yang ditangani di tahun 2023, sebanyak 5.858 atau 69,4% merupakan perkara perceraian, dengan rincian 1.170 perkara (20%) merupakan kasus Cerai Talak, sedangkan sisanya 4.688 perkara (80%) mayoritas datang dari kasus Cerai Gugat oleh wanita.

Dalam kasus perceraian, Dr. Agus Yunih menegaskan bahwa pencegahan hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. “Tentang kasus perpisahan yang melanda beberapa rumah tangga, itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada tanggung jawab orang tua, masyarakat sekitar, ulama, pemerintah daerah dan termasuk tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama untuk membangun sistem pernikahan yang kuat agar hubungan rumah tangga mampu mencapai tahap Samara,” ucap Doktor lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut.

Meskipun sebagian besar perkara yang masuk di Peradilan Agama ialah perkara perceraian, Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung tidak sembarang memberikan keputusan untuk bercerai. “Pengadilan Agama bersifat pasif dalam hal ini, menunggu perkara, memediasi kedua belah pihak, dan menjalankan aturan memutuskan dalam tenggat waktu/tempo tertentu. Bahkan Mahkamah Agung sangat melindungi kaum rentan terutama perempuan dan anak, dengan keluarnya aturan berupa Perma dan SEMA. Perceraian ibarat Pintu darurat atau emergency exit yang hanya boleh diberlakukan atau digunakan dalam keadaan mendesak. Jika di masa depan keadaan dikhawatirkan dapat berdampak buruk dan membahayakan pasangan suami-istri tersebut, sehingga diambil keputusan untuk berpisah, maka berlaku Kaidah hukum daf’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih,” ujarnya seraya menutup Kultum pada malam ini.

(TimRed PTA PTK)

×
Skip to content