Berita Seputar PTA

100% LHKPN Tepat Waktu, PTA Pontianak Sukses Buktikan Komitmen Pembangunan Zona Integritas

Pontianak, 19 Januari 2025 – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari upaya membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), PTA Pontianak dan seluruh satuan kerja di bawahnya berhasil mencapai 100% kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id.

Prestasi ini menjadi bukti nyata keseriusan PTA Pontianak dalam mendukung program pemberantasan korupsi yang digalakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari total 152 wajib lapor yang tersebar di 12 satuan kerja, seluruhnya telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu tanpa ada satupun yang terlambat atau tidak melaporkan. PA Putussibau menjadi satuan kerja pertama yang mencapai 100% kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, memberikan contoh nyata bagi satuan kerja lainnya dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas.

Wakil Ketua PTA Pontianak (Rosyid Yakub) selaku ketua pembangunan Zona Integritas PTA Pontianak, dalam keterangannya, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh aparatur dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Keberhasilan ini merupakan hasil dari koordinasi yang baik, komitmen bersama, serta kesadaran bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.

Tak hanya itu, PTA Pontianak juga telah menerapkan berbagai langkah strategis dalam mendorong kepatuhan terhadap LHKPN, termasuk sosialisasi berkala, penerbitan surat himbauan bagi yang memiliki kewajiban lapor, serta monitoring berkala. Upaya ini sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung dalam memastikan bahwa seluruh aparatur peradilan patuh terhadap regulasi antikorupsi.

Pencapaian ini menambah daftar panjang prestasi PTA Pontianak dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan profesional. Dengan tercapainya 100% kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, PTA Pontianak semakin optimis dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keberhasilan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menjalankan kewajiban pelaporan LHKPN sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, dapat terus meningkat.

Sebagai informasi, LHKPN merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi, yang mewajibkan pejabat negara untuk melaporkan dan mengungkapkan harta kekayaannya secara berkala. Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan dan integritas penyelenggara negara.