{"id":5529,"date":"2024-04-29T08:50:41","date_gmt":"2024-04-29T08:50:41","guid":{"rendered":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/?p=5529"},"modified":"2024-04-29T08:53:29","modified_gmt":"2024-04-29T08:53:29","slug":"sosialisasi-nasional-pengajuan-upaya-hukum-kasasi-peninjauan-kembali-secara-elektronik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/2024\/04\/29\/sosialisasi-nasional-pengajuan-upaya-hukum-kasasi-peninjauan-kembali-secara-elektronik\/","title":{"rendered":"Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi\/Peninjauan Kembali Secara Elektronik"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

(26\/04\/2024) \u2013 Pontianak, Jumat (26\/04) bertempat di ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Pelaksana di Bagian Kepaniteraan mewakili Pimpinan, Panitera dan Sekretaris yang sedang melaksanakan rapat pleno penilaian Zona Integritas untuk satker se-Kalimantan Barat mengikuti sosialisasi nasional pengajuan upaya hukum kasasi\/PK secara elektronik yang digelar oleh Mahkamah Agung RI secara daring.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sosialisasi daring ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H. dimana beliau menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207\/KMA\/SK.HK2\/X\/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, antara lain :<\/p>\n

    \n
  1. Terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024, berkas permohonan kasasi\/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung;<\/li>\n
  2. Pengiriman berkas permohonan kasasi\/peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) versi 5.5.0.<\/li>\n
  3. Proses administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali pada pengadilan tingkat pertama masih dilakukan secara manual\/langsung sampai dengan tersedianya aplikasi e-court untuk upaya hukum kasasi\/PK;<\/li>\n
  4. Permohonan kasasi\/peninjauan kembali yang diajukan sebelum 1 Mei 2024, berlaku ketentuan sebagai berikut:<\/li>\n
  5. Berkas Cetak Bundel A dan Bundel B tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung;<\/li>\n
  6. Jenis Dokumen elektronik yang wajib dikirimkan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2014;<\/li>\n
  7. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dikirimkan melalui aplikasi SIPP Versi 5.5.0, akan tetapi dikirimkan melalui aplikasi Direktori Putusan;<\/li>\n
  8. Pencetakan barcode pada surat pengantar dilakukan melalui aplikasi Direktori Putusan.<\/li>\n
  9. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama bertanggung jawab terhadap proses alih media berkas perkara upaya hukum kasasi\/peninjauan kembali dan quality control dokumen elektronik berkas perkara tersebut untuk menjamin keaslian atau kesesuaian dengan aslinya dan keutuhannya serta autentikasi penandatangan;<\/li>\n
  10. Mekanisme autentikasi dan pengamanan berkas perkara elektronik sesuai dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;<\/li>\n
  11. Dalam hal terjadi gangguan sistem informasi yang mengakibatkan administrasi perkara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan maka mitigasi risiko dilakukan sebagai berikut :<\/li>\n
  12. Administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya dan\/atau secara manual;<\/li>\n
  13. Sarana elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa pos-el, layanan pesan singkat dan layanan perpesanan elektronik;<\/li>\n
  14. Setelah gangguan berakhir, seluruh proses dan dokumen diinput\/ diunggah ke SIPP.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0(TimRed PTA PTK)<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    (26\/04\/2024) \u2013 Pontianak, Jumat (26\/04) bertempat di ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Pelaksana di Bagian Kepaniteraan mewakili Pimpinan,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5531,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-5529","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-seputar-pta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5529"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5529\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5531"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pta-pontianak.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}