logo

Komitmen Membangun Zona Integritas

Komitmen Membangun Zona Integritas

8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

Delapan Nilai Utama yang Harus di Internalisasi dan di Implementasikan Sehingga Menjadi Ruh Setiap Insan Peradilan
8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak konsisten membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM)
ZONA INTEGRITAS

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Berpekara secara Elektronik yang dilakukan dengan saluran elektronik : e-Filling (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
e-Court Mahkamah Agung RI

Anti Gratifikasi

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berkominten penuh untuk menolak segala macam bentuk Gratifikasi...
Anti Gratifikasi

Fasilitas bagi Kelompok Rentan pada PTA Pontianak

Kelompok Rentan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik.
Fasilitas bagi Kelompok Rentan pada PTA Pontianak
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | Zona Integritas

Mekanisme Pengaduan

Written by Super User.

Written by Super User.

PROSEDUR PENGADUAN

BERDASARKAN PERMA NO. 9 TAHUN 2016

1. Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;
a. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.
b. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
c. Petugas    meja    Pengaduan    memberikan    nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.
2. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:
a. identitas Pelapor;
b. identitas Terlapor jelas;
c.    perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian,alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu    terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
d. menyertakan  bukti  atau  keterangan  yang  dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
e.    petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.
3. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik,
memuat:
a. identitas Pelapor;
b. identitas Terlapor jelas;
c. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
d. menyertakan  bukti  atau  keterangan  yang  dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai
keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
e. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai,Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Pasal 12

(1)   Setiap   Pengaduan   yang   diterima,   diberikan   nomor register melalui aplikasi SIWAS MA-RI.
(1)   Nomor   register   Pelapor   digunakan   sebagai   identitas Pelapor    untuk  melakukan  komunikasi  antara  pihak Pelapor dengan penerima laporan.
(2)   Badan Pengawasan melakukan telaah atas setiap laporan

Pengaduan yang diterima yaitu :

a.    penelaah   oleh   Inspektur   Wilayah/Hakim   Tinggi Pengawas:

apabila  materi  laporan  Pengaduan  terkait  dengan pelanggaran :
1.    Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim;

2.    Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan;

3.    teknis yudisial dan Hukum Acara;

4.    disiplin militer; serta

5.    Maladministrasi dan Pelayanan Publik.

b.    penelaah   oleh   Auditor   apabila   materi   laporan Pengaduan terkait dengan pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
c.    penelaah oleh Auditor Kepegawaian apabila terkait pelanggaran :
1.    Kode Etik dan kode perilaku pegawai  Aparatur Sipil Negara; dan

2.    Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

(1)   Petugas   meja   Pengaduan   pada   Pengadilan   Tingkat Pertama  dan  Pengadilan  Tingkat  Banding  atau  Kepala

Sub Bagian Tata Usaha Umum pada Badan Pengawasan yang menerima  Pengaduan wajib memasukkan ke dalam Aplikasi SIWAS MA-RI .
(2)    Petugas  meja  Pengaduan  di  Lingkungan  Mahkamah Agung yang menerima Pengaduan wajib memasukkan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI .
(3)    Petugas meja Pengaduan atau Bagian Tata Usaha Umum pada Badan Pengawasan mengelompokkan Pengaduan berdasarkan  jabatan  dan/atau  status  Terlapor sebagai berikut:
a.    Pimpinan Mahkamah Agung;

b.    Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;

c.    Panitera, Sekretaris, dan Pimpinan Eselon 1 pada Mahkamah Agung;

d.    Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding;

e.    Hakim  Tinggi  yang  ditugaskan  pada  Mahkamah Agung;

f.    Hakim  yang  ditugaskan  pada  Mahkamah  Agung atau Pengadilan Tingkat Banding;
g.    Hakim  Tingkat  Banding  dan  Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding;

h.    Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama;

i.     Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama;

j.    Pegawai   Aparatur   Sipil   Negara   di   lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama; dan
k.    Pejabat Struktural dan Fungsional pada Mahkamah Agung    dan    4    (empat)    Lingkungan    Peradilan dibawahnya.
(4)    Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan untuk menentukan Pejabat yang berwenang membentuk tim pemeriksa dan susunan tim pemeriksa.
(5)    Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Pengaduan, petugas    meja   Pengaduan   pada   Pengadilan   Tingkat

Pertama, Banding dan Mahkamah Agung memasukkan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI.
(6)   Petugas meja Pengaduan yang tidak memasukkan atau

memasukkan informasi Pengaduan tidak sebagaimana mestinya  dikenakan  sanksi  administrasi  sesuai peraturan perundangan.
(7)    Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Pengaduan, Kepala    Badan   Pengawasan   meneruskan   Pengaduan tersebut kepada Inspektur Wilayah/Hakim Tinggi Pengawas/Auditor yang berwenang untuk dilakukan penelaahan.

© 2019 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

  w3c html 5 iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194  iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183  iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 32251911  iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 32251802