Ketua PTA Pontianak Tinjau PA Sambas: Jaga Integritas, Jaga Kerapian
Sambas, 3 Juli 2025 — Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Agama (PA) Sambas pada Kamis pagi, 3 Juli 2025. Beliau tiba di PA Sambas pukul 09.30 WIB dan langsung melakukan peninjauan terhadap sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki satuan kerja tersebut.
Dalam agenda pembinaan yang digelar di aula PA Sambas, Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H., Ketua PTA Pontianak kembali menegaskan pentingnya menjaga Integritas, Profesionalitas, dan Moralitas bagi seluruh aparatur peradilan agama. Pesan ini konsisten dengan materi pembinaan yang sebelumnya juga disampaikan saat kunjungan ke PA Bengkayang pada 2 Juli 2025.
Namun, terdapat catatan khusus yang disampaikan kepada PA Sambas, yaitu terkait kebersihan dan kerapian gedung kantor dan ruangan. Ketua PTA Pontianak mengingatkan bahwa lingkungan kerja yang bersih dan tertata rapi mencerminkan budaya kerja yang sehat dan profesional. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian serius seluruh jajaran di PA Sambas.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Roni Kurniawan, S.Kom. selaku Kasubbag Rencana Program dan Anggaran PTA Pontianak juga memberikan masukan penting terkait Zona Integritas. Ia menyampaikan bahwa sebagai satuan kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), PA Sambas kini dihadapkan pada tantangan untuk melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Persiapan menuju WBBM tidak hanya memerlukan inovasi baru, tetapi juga harus mampu menjadi contoh dan direplikasi oleh unit kerja lain. Harus ada pendampingan yang sistematis serta studi tiru dari pembangunan zona integritas sebelumnya agar PA Sambas bisa lebih siap dalam menghadapi kontestasi ini,” ujar Roni dalam sesi pembinaan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Ketua PTA Pontianak ke berbagai Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Barat sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
