Solid, PN Bengkayang Mengaji Digipay Dengan Duta Digipay PA Bengkayang

WhatsApp Image 2023 06 27 at 14.50.19

Bengkayang, Kalbar | www.pa-bengkayang.go.id

(Selasa, 27/06/2023). Penuhi undangan dari Pengadilan Negeri Bengkayang, Dodi Somawijaya, A.Md., Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Bengkayang hadir dalam rangka memandu bisnis proses Digital Payment atau akrab disebut Digipay, pada Selasa 27 Juni 2023.

Bertempat di ruang Sub Bagian PTIP Pengadilan Negeri Bengkayang disaksikan langsung oleh sekretaris Pengadilan Negeri Bengkayang Marisa Eka Putra, Dodi -begitu sapaan kami- yang didaulat sebagai Duta Digipay berdasarkan surat Kepala KPPN Singkawang Nomor KEP-74/KPN.1702/2023 melaksanakan tugasnya sebagai media komunikasi dalam memberikan informasi terkait penggunaan uang persediaan melalui system marketplace.

Setelah sehari sebelumnya Pengadilan Agama Bengkayang dikunjungi oleh salah satu Petugas yang menangani Digipay dari Pengadilan Negeri Bengkayang pada senin 26 Juni 2023, kegiatan hanya berfokus pada perekaman user saja mulai dari Admin, Pejabat Pengadaan, PPK dan Bendahara.

Seolah tak puas hanya aktivasi pengguna saja, maka pihak Pengadilan Negeri Bengkayang berniat melakukan siklus pada bisnis proses digipay ini sampai selesai yaitu sampai pada transaksi marketplace, untuk itu Pengadilan Negeri Bengkayang menginisiasi dengan mengundang Duta Digipay Kabupaten Bengkayang dalam memberikan coaching clinic penggunaaan digipay di Satkernya.

Proses bisnis marketplace Digipay ini merupakan proses bisnis Government to Bisnis (G2B) dimana end to end process dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi belanja pemerintah dengan meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi mulai dari pengelolaan Uang Persediaan pada dana satker sampai pungutan dan setoran pajak

Selama ini belanja satker yang berasal dari uang persediaan masih menggunakan mekanisme konvensional dimana Petugas pengadaan satker membeli barang dengan memesan/datang ke toko untuk melihat barang dan bertemu langsung dengan penjual, selanjutnya toko akan mengirim barang pesanan ke kantor kemudian petugas penerima pada satuan kerja akan mengecek dan menerima barang, selanjutnya dilakukan pembayaran dan penandatanganan kuitansi da apabila dalam transaksi tersebut terdapat kewajiban perpajakan, maka bendahara akan melakukan penghitungan pajak, pemungutan/pemotongan pajak,dan penyetoran pajak ke rekening kas negara.

Untuk itu dengan memaksimalkan penggunaan Marketplace, sekarang satuan kerja tidak perlu membuat pelaporan yang cukup panjang karena dengan mekanisme yang cukup panjang tersebut disimplifikasi dan diintegrasikan ke dalam satu sistem yang disebut Digipay.

Implementasi marketplace pemerintah diharapkan akan memberikan manfaat bagi sejumlah pihak. Manfaat bagi satuan kerja antara lain tersedianya banyak vendor dalam satu platform, proses pengadaan, pembayaran, dan perpajakan yang lebih sederhana, dan pertanggungjawaban serta pelaporan APBN yang lebih mudah.

Bagi penyedia barang/jasa, marketplace pemerintah akan memberikan kepastian atas pembayaran tagihan, berpeluang menjadi rekanan di banyak satker dan peluang mendapat fasilitas pembiayaan dari bank. Bagi Bendahara Umum Negara, sistem ini akan menghasilkan manajemen kas yang lebih efisien, perencanaan kas yang lebih baik, dan tersedianya basis data untuk analisis belanja pemerintah. (TimRed-PA.Bky/DS)

×
Skip to content