PTA Pontianak Hadirkan PT Pos Indonesia Dalam Rakor Untuk Sosialiasi MoU Pengiriman Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung RI dengan PT Pos Indonesia

(19/09/2023) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat di ruang Aula PTA Pontianak. Pukul 10.30 WIB Ketua membuka Rakor dengan tema “Dengan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat, Kita Maksimalkan Pelayanan Yang Prima, Siap Maju Untuk Negeri.”

Dalam rakor ini, Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. (Ketua PTA Pontianak) juga mengajak Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat fokus dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Role Model dan Agen Perubahan yang telah dipilih oleh masing-masing Pengadilan harus berkontribusi maksimal menjalankan perannya di satker,” tegasnya.

Selanjutnya, PTA Pontianak menghadirkan PT Pos Indonesia Dalam Rakor Untuk Sosialiasi Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung RI dengan PT Pos Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Febri, Manager Penjualan Kurir & Logistik PT Pos Indonesia KCU Pontianak, menjelaskan tentang teknis tata cara pengiriman yang dilakukan oleh Kantor Pos khususnya Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Tentu saja dalam pelaksanaannya ada kendala seperti yang disampaikan oleh beberapa Ketua Pengadilan seperti jarak pihak berperkara yang jauh seperti di Pulau, sehingga terkadang surat tercatat tidak bisa diantar PT Pos secara cepat sesuai aturan. Ada juga beberapa kendala lainnya seperti surat tercatat tidak diterima secara langsung dan tidak sesuai prosedur penerimaan karena kendala teknis. Oleh sebab berbagai kekurangan ini akan menjadi bahan evaluasi agar bisa diperbaiki pelayanan maupun penyesuaian terhadap aturan yang berlaku.

Di akhir sosialisasi, Febri juga menjelaskan tentang aplikasi Pospay, “Di aplikasi Pospay, kita bisa membeli e-materai, serta cara membubuhkan e-materai pada dokumen. Semua begitu mudah jika ini bisa kita aplikasikan dalam tata surat kedinasan di satuan kerja khususnya PTA Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalbar,” ujar gadis yang berasal dari Padang tersebut.

 (TimRed PTA Ptk)

×
Skip to content