Workshop PMPZI: Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Siap Tingkatkan Integritas dengan Inovasi
Pada Rabu, 1 Maret 2023, Pimpinan dan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengikuti kegiatan workshop PMPZI yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penilaian mandiri terhadap pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya inovasi dalam menjawab kebutuhan stakeholder dan tindak lanjut hasil survey untuk memperbaiki kinerja lembaga. Ia juga menekankan pentingnya persiapan data dukung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas.
Setelah pembukaan oleh Kepala Badan Pengawasan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh beberapa narasumber yang ahli di bidang pembangunan Zona Integritas. Pertama, disampaikan tentang Surat Edaran (SE) Menpan RB No. 4 Tahun 2023 yang memuat dua hal penting terkait pengaturan ulang pembatasan kuota dan mekanisme pelaksanaan survei mandiri. Kedua, disampaikan tentang mekanisme persyaratan usulan untuk pembangunan Zona Integritas. Ketiga, disampaikan tentang aplikasi PMPZI Mahkamah Agung yang dapat memudahkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Terakhir, evaluasi terhadap substansi pembangunan Zona Integritas.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyatakan kesiapan untuk meningkatkan integritas dengan inovasi melalui pembangunan zona integritas, hal ini telah dibuktikan dengan Pembatasan Area Steril Pengunjung dengan perangkat teknologi informasi, monitoring seluruh satuan kerja melalui CCTV, Inovasi Kebijakan dalam kedisiplinan dan banyak hal lainnya.
Kegiatan workshop ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan pejabat struktural serta Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian mandiri terhadap pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja, sehingga dapat tercapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (trx)
